Gejolak Politik Kampanye Pemilu Indonesia tahun 1971

Bung Hatta melakukan pencoblosan saat Pemilu tahun 1971. Foto: Koleksi Ida Budhiati

...Ada partai baru, ada ketua umum baru, ada juga yang meninggal sebelum pemilu dilaksanakan.

Harian Sejarah - Setelah enam belas tahun tidak melaksanakan pemilu, Indonesia kembali menyelanggarakan pemilu pada 3 Juli 1971. Pada pemilu kali ini ada 10 partai yang terdaftar sebagai peserta, yakni Partai Katolik, PSII, NU, Parmusi, Golkar, Parkindo, Murba, PNI, Perti, dan IPKI.

Partai politik peserta pemilu tahun 1971. Foto: Pinterest

Golkar sebagai partai baru dalam politik Indonesia adalah partai yang didukung oleh pemerintah dan ABRI. Dalam kampanye pertamanya, Golkar memilih tema “Politik no, Pembangunan yes” sebagai representasi keinginan pemerintah. 

Dalam kampanyenya, Golkar sering kali mengungkit-ungkit kegagalan dan kelemahan partai politik di masa lalu untuk melumpuhkan partai politik. Kampanye Golkar juga diwarnai dengan paksaan. Kebanyakan pegawai negeri dan pamong desa dilarang berkampanye untuk partai pilihan mereka dan diharuskan untuk bergabung dan bekerja sama dengan Golkar. Lebih penting lagi, mereka harus memilih Golkar dalam pemilu.

Warga antre memberikan suaranya di TPS 5, Kelurahan Kwitang, Jakarta saat Pemilu 1971. Foto: HENDRANTO/Arsip Kompas

Di beberapa daerah para pemilih diharuskan untuk mendaftar sebagai anggota Golkar. Golkar mengkampanyekan kepada masyarakat bahwa menentang Golkar berarti menentang pemerintah sehingga tidak akan ada pekerjaan atau pelayanan pemerintah bagi para penentang Golkar.

Presiden Soeharto dan Ibu Tien menuju tempat pemungutan suara pada Pemilu 1971, tanggal 5 Juli 1971. Foto: HENDRANTO/Arsip Kompas

Para perwira militer menjadi ketua Golkar setempat dan mengawasi para pemimpin sipil dari dekat. Daftar para calon partai disaring dan banyak nama dikeluarkan dari daftar pemilihan. Pemimpin-pemimpin partai yang kurang bersimpati kepada penguasa militer dipaksa keluar dari kedudukan mereka di partai. 

Partai lain yang melakukan kampanye adalah PNI. Kampanye yang dilakukan oleh PNI menimbulkan ketegangan antara PNI dan pemerintah. Sebelumnya, anggota PNI sempat kesal dengan pemerintah karena ikut campur dalam pemilihan ketua umum. 

Ketika Ketua Umum PNI Osa Maliki meninggal karena penyakit jantung pada September 1969, pemerintah harus mengawasi PNI dalam pemilihan pemimpin baru. Dua kandidat kuat dalam pemilihan ketua umum PNI adalah Hardi, seorang ahli hukum dan mantan wakil perdana menteri 1957 dan 1959, dan Hadisubeno, seorang mantan walikota Semarang pada akhir tahun 1950-an.

Pihak pemerintah mencurigai Hardi akan bekerja sama dengan partai-partai untuk menentang tentara. Oleh karena itu, pemerintah menginginkan Hadisubeno menjadi ketua umum.

Ali Murtopo saat berkampanye untuk Golkar, 1971. Foto: beritakabar.co

Dalam kongres partai yang diadakan di Semarang pada April 1970, asisten pribadi Ali Murtopo ditugaskan untuk memastikan kemenangan Hadisubeno. Pada akhirnya, Hadisubeno keluar sebagai ketua umum PNI. 

Seorang pendukung Hardi kemudian menulis dalam harian partai Suluh Marhaen bahwa dalam kongres terdapat campur tangan pihak Angkatan Darat yang mengatakan pada para anggota kongres bahwa pemerintah menginginkan Hadisubeno menjadi ketua umum dan bila tidak tercapai, PNI bisa dibubarkan. Akhirnya Hadisubeno berhasil keluar sebagai Ketua Umum PNI, seperti keinginan pemerintah.

Hadisubeno yang sebelumnya disangka penurut oleh pemerintah, ternyata melakukan kampanye yang mengundang kewaspadaan. Kampanye Hadisubeno bersemangat anti-Golkar dan menyatakan kedekatan hubungan antara PNI dengan Sukarno. 

Padahal terdapat larangan Kopkamtib tentang penyebaran ide-ide Sukarno. Hadisubeno menantang pemerintah untuk membubarkan PNI kalau larangan tersebut diberlakukan. Dalam pidatonya, Hadisubeno mengatakan, “Sepuluh Suharto, sepuluh Nasution, dan segerobak penuh jenderal tidak akan dapat menyamai satu Sukarno.” 

Meski sudah berusaha melakukan kampanye dengan penuh semangat, usaha Hadisubeno untuk ikut dalam pemilu gagal. Sejarawan R. William Liddle menulis bahwa Hadisubeno meninggal sebelum pemilu dilaksanakan, yakni pada April 1971. Liddle tidak menuliskan penyebab kematian Hadisubeno karena penyakit atau alasan lain. Ditinggal mati ketua umum 2 bulan sebelum pemilu membuat kampanye PNI menjadi berantakan. 

Nasib Parmusi tidak beda jauh dengan PNI. Sebagai partai baru sepertinya Parmusi tidak tahu cara melakukan kampanye sehingga kampanye yang mereka lakukan juga berantakan. Sedangkan NU di samping kampanye yang penuh semangat tetap menjadi partai yang tunduk kepada pemerintah. NU mengeluarkan fatwa bahwa orang Islam wajib memberikan suara kepada partai-partai Islam. Dari tiga partai besar hanya NU yang tidak menyerang pemerintah secara langsung.

Berbagai intrik terjadi pada pelaksanaan pemilu 1971. Pada akhirnya Golkar keluar sebagai pemenang dengan mendapat suara paling banyak. Pada 1974, pemerintah melakukan penyederhanaan partai politik dari 10 menjadi 3 partai politik sebagai upaya persiapan pemilu 1977. 

Referensi

Crouch, Harold. 1999. Militer dan Politik di Indonesia, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Liddle, R. William. 1992. Partisipasi dan Partai Politik: Indonesia pada Awal Orde Baru. Jakarta: Grafiti, 1992.

Muhammad Rusli Karim. 1983. Perjalanan Partai Politik di Indonesia. Jakarta: Rajawali

"Kiriman Kontributor oleh Nur Janti Mahasiswa Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta. Dapat dihubungi: jantinur.nj@gmail.com"

Share this post