PPKI dan Persiapan Proklamasi Kemerdekaan

Pada tanggal 6 Agustus 1945, AS menjatuhkan bom atom pertama di Hiroshima, yang sedikitnya menewaskan 78.000 orang. Penjatuhan bom atom ini menunjukan tahap akhir dari perang Pasifik. Jepang kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945 membentuk suatu badan baru untuk mengkukuhkan persiapan Indonesia di Jakarta, badan tersebut dikenal sebagai Dotkuritsu Zunbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). PPKI ini sendiri beranggotakan 21 orang dari pelbagai perwakilan di Indonesia. Izin pembentukan badan ini diberikan oleh Hisaichi Terauchi, seorang marsekal Jepang yang berada di Saigon.

Anggota PPKI terdiri dari 21 Orang yang terdiri dari 12 orang Jawa, 3 irang dari Sumatera, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang daru Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, dan 1 orang dari golongan Tionghua. Kemudian anggota kemudian ditambah sekitar 6 orang dari golongan pergerakan nasional tanpa sepengetahuan Jepang.

Anggota Awal

1. Sukarno, Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
2. Hatta, Wakil Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
3. Ir. Soekarno (Ketua)
4. Drs. Moh. Hatta (Wakil Ketua)
5. Prof. Mr. Dr. Soepomo (anggota)
6. KRT Radjiman Wedyodiningrat (anggota)
7. R. P. Soeroso (anggota)
8. Soetardjo Kartohadikoesoemo (anggota)
9. Kiai Abdoel Wachid Hasjim (anggota)
10. Ki Bagus Hadikusumo (anggota)
11. Otto Iskandardinata (anggota)
12. Abdoel Kadir (anggota)
13. Pangeran Soerjohamidjojo (anggota)
14. Pangeran Poerbojo (anggota)
15. Dr. Mohammad Amir (anggota)
16. Mr. Abdul Maghfar (anggota)
17. Teuku Mohammad Hasan
18. Dr. GSSJ Ratulangi (anggota)
19. Andi Pangerang (anggota)
20. A.A. Hamidhan (anggota)
21. I Goesti Ketoet Poedja (anggota)
22. Mr. Johannes Latuharhary (anggota)
23. Drs. Yap Tjwan Bing (anggota)

Anggota Tambahan

1. Achmad Soebardjo (Penasihat)
2. Sajoeti Melik (anggota)
3. Ki Hadjar Dewantara (anggota)
4. R.A.A. Wiranatakoesoema (anggota)
5. Kasman Singodimedjo (anggota)
6. Iwa Koesoemasoemantri (anggota)

Pada tanggal 9 Agustus 1945, tiga tokoh penting PPKI yaitu Ir. Soekarno, Drs. Moch. Hatta dan Radjiman Wedyodiningrat, dipanggil ke Dalat, Vietnam untuk mendengarkan instruksi Jepang terhadap langkah selanjutnya dari PPKI. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jenderal Terauci mengatakan bahwa pengumuman kemerdekaan Indonesia dapat dilakukan pada tanggal 24 Agustus 1945 dengan wilayah yang meliputi bekas Hindia Belanda dahulu. Pada tanggal 15 Agustus 1945, jepang menyerah kepada sekutu dan menyuruh jepang mempertahankan status quo. Karena peritiwa ini seakan-akan memupuskan harapan untuk memerdekakan Indonesia.

Tiga tokoh penting PPKI yaitu Ir. Soekarno, Drs. Moch. Hatta dan Radjiman Wedyodiningrat diundang ke Dalat untuk bertemu Marsekal Terauchi pada tanggal 9 Agustus 1945. Sesampainya di Dalat pada 12 Agustus 1945, Jenderal Terauchi mengatakan kemerdekaan Indonesia dapat dilakukan pada tanggal 24 Agustus 1945 dengan wilayah negara meliputi seluruh bekas Hindia Belanda. Sebelumnya pada tanggal 8 Agustus PPKI mengadakan sidang pertama dengan hasil pengubahan pada Pasal 6 Ayat (1) yang semula berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam diganti menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli.

Pada tanggal 16 Agustus 1945, terjadilah peristiwa Rengasdengklok dimana terjadinya penculikan karena terjadinya perbedaan pendapat antara golongan tua dan muda mengenai waktu dan tempat untuk pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hal ini dikarenakan kabar Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945 yang diketahui oleh Sjahrir.

Peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Soekarni, Wikana, Aidit dan Chaerul Saleh dari perkumpulan "Menteng 31" terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 03.00. WIB, Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengasdengklok, Karawang, untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia,sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno dan Hatta serta Mr. Achmad Subardjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan terutama setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik.

Kesepakatan pun terjadi setelah Ahmad Soebardjo menjamin proklamasi akan dilaksanakan esok hari dan kemudian para golongan tua dan muda menyusun naskah proklamasi di Rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol No 1. Proklamasi kemerdekaan terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945.

Sidang Pasca Proklamasi Kemerdekaan

Esoknya pada 18 Agustus PPKI mengadakan sidang kembali.

• Sidang PPKi kemudian menghasilkan antara lain:
• Pengesahan UUD
• Memilih dan mengangkat Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama RI
• Membentuk suatu Komite Nasional yang bertujuan untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan tugasnya.

Lalu, keesokan harinya pada tanggal 19 Agustus 1945 diadakan rapat yang menghasilkan suatu keputusan yaitu:

• Penetapan 12 menteri yang membantu presiden
• Pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 Provinsi
• Pada tanggal 22 Agustus 1945, diadakan rapat yang menghasilkan:
• Pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang berada di bawah wewenang KNIP.

Daftar Gubernur 8 Provinsi Awal Indonesia

1. Sumatera : Teuku Mohammad Hasaan
2. Jawa Barat :  Sutardjo Kartohadikusumo
3. Jawa Tengah : R. Panji Surono
4. Jawa Timur : R.M. Suryo
5. Sunda Kecil (Nusa Tenggara) : Mr. I. Gusti Ketut Puja
6. Maluku : . J. Latuharhary
7. Sulawesi : G.S.S.J. Ratulangi
8. Kalimantan : Ir. Pangeran Mohammad Noor

BKR kemudian pada tanggal 1 Januari 1946, diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat, dan tanggal 26 Januari diubah menjadi Tentara Republik Indonesia. Untuk menyempurnakannya, maka pemerintah membentuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada tanggal 7 Juni 1946. Hal ini dikarenakan datangnya pasukan NICA yang diboncengi oleh AFNEI yang dinilai oleh bangsa Indonesia ingin menegakan kembali kekuasaan Belanda di Indonesia. -Harian Sejarah

Share this post