Melihat Kembali Konsep Maritim Indonesia

Kita memandang laut sebagai sebuah kehidupan, tempat dimana semua orang dapat bergantung terhadap derasnya lautan. Sejak masa prasejarah manusia mendiami kepulauan Nusantara, mereka berlayar untuk memenuhi kehidupan mereka atau sekadar bermain dengan luasnya lautan. Mereka berlayar dari tanah kelahiran mereka hingga ke Pantai Barat Afrika, bagaimana? Manusia Indonesia pantas dibilang sebagai seorang pelaut bukan? Nusantara kita yang dahulu merupan cikal bakal dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang orang mengenalnya sebagai poros maritim yang sedang dibangkitkan kejayaannya oleh presiden Indonesia sekarang, Presiden Joko Widodo.

Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dapatlah kita jadikan contoh dari kejayaan maritim Indonesia di masa lalu. Kedua emporium tersebut dapat besar karena menguasai lautan, Majapahit meskipun terletak di pedalaman, namun dapat menguasai daerah-daerah Pantai Utara Jawa. Dengan militer yang kuat serta sarana pelabuhan yang baik sebagai bandar dagang, keduanya dapat menguasai perniagaan di seluruh Asia Tenggara.

Menjelang abad ke-16 kemaritiman nusantara mengalami keadaan yang berubah sejak kedatangan pedagang-pedagang Eropa. Bangsa Eropa yang berusaha menancapkan kapitalisme dan imperialism guna melakukan monopili ekonomi mengakibatkan sempitnya pergerakan kehidupan. Jaringan pelayaran kerajaan-kerajaan di nusantara dan nelayan-nelayannya tergoyah, tersungkur masuk dalam fase kolonialisme asing.

Maritim Dalam Diskusi Kemerdekaan

Kolonialisme mencuci otak cara pandang manusia Indonesia, laut bukanlah prioritas, tetapi sebuah benteng perbatasan kolonialisme dengan dunia luar. Pemerintah kolonial Belanda menanamkan konsep pemikiran bangsa Indonesia yang terpusat di daratan seperti yang orang-orang Eropa pikirkan. Hingga kini pemikiran terus tetap terjaga dalam pemikiran Indonesia modern, bukannya memikirkan bagaimana mengembangkan daerah pesisir dan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia, melainkan lebih sibuk memikirkan batas lahan dan pemekaran wilayah demi meratanya kekuasaan politik disetiap kawasan dan meninggalkan masyarakat yang miskin karena tidak dapat memanfaatkan kekayaan laut Indonesia yang luas.

Dalam sejarah, pada masa menjelang kemerdekaan. Para pendiri bangsa mempunyai cita-cita mengembalikan kejayaan Sriwijaya dan Majapahit dengan mengarahkan Indonesia kembali berjaya di laut. Dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 31 Mei 1945, Muhammad Yamin dengan tegas memperjuangkan perwujudan Tanah Air ke dalam wilayah negara Indonesia. ia menegaskan bahwa pemahaman Tanah Air adalah konsep tunggal.

Dengan demikian, Tanah Air merupakan konsep yang satu. “..membicarakan daerah Negara Indonesia dengan menumpahkan perhatian kepada pulau dan daratan sesungguhnya adalah berlawanan dengan realitas. Tanah Air ialah terutama daerah lautan dan mempunyai pantai yang panjang.”

Yamin meyakini laut Indonesia namun kala itu mendapat hambatan dari dunia Internasional yang menyebut laut merupakan zona bebas. Perjuangan Indonesia mengintegrasikan laut ke dalam wilayahnya dimulai kembali oleh Perdana Menteri Djuanda pada 1957. Untuk menguasai kembali lautan, pemerintah Soekarno memperkuat pasukan angkatan laut baik dari jumlah prajurit hingga alat utama sistem persenjataan. Namun, pengembalian laut sebagai sumber kehidupan gagal setelah pemerintahan berpindah tangan ke Soeharto yang berorientasi ke darat. - Harian Sejarah

-Imam Maulana Al Fatih

Share this post