Revolusi Perancis (1789-1799)

Revolusi Perancis (1789-1799) merupakan suatu masa dimana pergolakan politik dan sosial terjadi di Perancis yang berdampak pada perubahan struktur sosial politik Perancis. Monarki Absolut yang selama ratusan tahun tegak berdiri harus kandas oleh pergerakan rakyat hanya dalam waktu tiga tahun. Berbagai stratifikasi sosial seperti feodalisme, aristokrasi, dan monarki diruntukhlan oleh kelompok radikl sayap kiri, oleh masa-masa dijalan, dan oleh masyarakat petani di pedesaan yang melululantahkan Paris.

Kondisi Sosial politik sebelum Revolusi Perancis ditandai oleh kekuasaan absolute yang pada era ini dipegang oleh Raja Louis XIV. Louis menjunjung tinggi kekuasaannya, dan berkata bahwa “La Etat C’est Moi!´ (negara adalah saya). Kekuasaan raja tidak terbatasi oleh undang-undang oleh atau lembaha dewan legislatif sejak masa Louis XIV. Badan legislatif yang ada yaitu Etats Generaux telah dinonaktifkan.

(Baca disini: Mario Antoinette, Ratu Glamor Penyebab Revolusi Prancis)

Sifat Absolut dijalankan oleh Raja Raja Perancis ini terinspirasi oleh pemikiran niccolo machiavelli yang menulis buku yang berjudul "Il principe" (sang pangeran) yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan judul "the prince."

Raja Louis XIV dan permaisurinya, Marie  Antoinette melakukan pemborosan keuangan kerajaan ditengah krisi ekonomi yang melanda Perancis yang diakibatkan membiayai Perang Tujuh Tahun melawan Inggris dan membantu Revolusi Amerika.

Revolusi Perancis mengakibarkan Raja Louis XIV pada tanggal 17 Januari 1793, dituntut hukuman mati. Raja Louis pun menghadapi eksekusi mati pada tanggal 21 Januari 1793 lewat pemenggalan kepala dengan guillotine.

Eksekusi tersebut menimbulkan peperangan dengan negara-negara Eropa lain. Kemudian pada tanggal 16 Oktober 1793, Marie Antoinette yang merupakan permaisuri Raja Louis juga dipenggal dengan guillotine.

Pembagian Golongan Masyarakat

Golongan masyarakat di Perancis sebelum Revolusi Perancis :

1. Golongan Pertama : Kaum Bangsawan (Aristokrat)
2. Golongan Kedua : Pendeta dan Biarawan (Kaum Rohaniawan) 
3. Golongan Ketiga : Kaum Borjuis (Pedagang dan Pengusaha) dan Rakyat Jelata (Petani dan Buruh)

Golongan pertama dan kedua merupakan kelas elit yang mendapatkan hak-hak istimewa, seperti bebas pajak bahkan mendapat sebagian persentase pajak yang dipungut dari rakyat

Keadaan Ekonomi

Louis XVI naik takhta menjadi raja Perancis di tengah-tengah krisis keuangan; negara sudah hampir bangkrut dan pengeluaran negara melebihi pendapatan. Krisis ini terutama sekali disebabkan oleh keterlibatan Perancis dalam Perang Tujuh Tahun dan Perang Revolusi Amerika.Pada bulan Mei 1776, menteri keuangan Turgot dipecat setelah ia gagal melaksanakan reformasi keuangan.

Kehancuran perekonomian Perancis terjadi karena banya membiayai peperangan, seperti peperangan dengan Austria, Perang Tujuh Tahun melawan Inggris, termasuk peperangan yang dilakukan membantu Revolusi Amerika melawan Inggris. Peperangan peperangan tersebut banyak menguras keuangan negara,  selain itu pemborosan keuangan para pejabat kerajaan juga menyebabkan perekonomian memburuk diantaranya adalah pemborosan yang dilakukan oleh istri Louis ke 16 Marie  Antoinette,  yang mendapat julukan "madame defisit"

Sebab Terjadinya Revolusi Prancis

Voltaire (Foto: History.com)

Sebab khusus terjadinya Revolusi Perancis adalah muncul lah kebencian rakyat kepada keluarga kerajaan yang dianggap sebagai penyebab utama kehancuran perekonomian Perancis

Salah satu hukum yang berlaku di dalam sejarah adalah kausalitas (hubungan sebab akibat) adanya kontinuitas antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Begitu pula dengan revolusi Perancis itu sendiri yang meletus karena beberapa faktor sebagai berikut :

Munculnya pemikiran pemikiran tentang kebebasan dan demokrasi oleh Voltaire (1694-1778)  merupakan pejuang humanisme Perancis yang banyak memperjuangkan hak-hak kebebasan beragam bagi kaum hugenot(Protestan Perancis). Ia juga mengutuk kemunafikan para pemuka gereja yang banyak melakukan penindasan terhadap rakyat Perancins. Ia banyak menentang sebagian besar dogma agama

Montesquieu(1689-1755) Pemikiran Monstesquieu tentang sistem ketatanegaraan (Trias Politica) dalam buku karangannya L'Esprit des Lois yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan judul The Spirit of Law. Di dalamnya ia mengajukan sistem pemerintahan monarki konstitusionalnya dengan adanya: Pemisahan lembaga kenegaraan(legislatif, yudikatif, dan eksekutif), pembagian kekuasaan, dan perimbangan kekuasaan diantaranya ketiga lembaga tersebut

Jean - Jasques Rousseau (1712 - 1778) melalui tulisannya "Du Contract Social" (1762) mengajukan teori tentang sistem pemerintahan demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemenangn kedaulatan tertinggi. Pemikiran ini kemudian dinamakan sebagi teori kedaulatan rakyat, yang mencoba mengantikan Teori Kedaultan Tuhan yang dianut oleh Perancis sebelum revolusi.

Perlawanan terhadap Absolutisme Kerjaan

Lord acton mengatakan bahwa kekuasaan biasanya memiliki kecenderungan korup, sedangkan kekuasaan Tanpa Batas sudah pasti akan melakukan tindakan korupsi. Itulah  yang terjadi di Prancis menjelang revolusi,  Raja berserta aparaturnya sering bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat baik dengan membebani pajak maupun dengan menghilangkan hak-hak politik rakyat seperti membungkam pemikiran-pemikiran kebebasan dan demokrasi.

Pengaruh Revolusi Amerika

Pasca Revolusi di Amerika berakhir dan Amerika Serikat muncul sebagai sebuah negara Demokrasi, yang sejalan dengan pemikiran filsuf Perancis seperti Voltaire dan Montesquieu. Jenderal Lafayette yang sebelumnya adalah pemimpin pasukan Perancis dalam Revolusi Amerika pulang kembali ke Perancis dan menyebarkan ide pembaharuan dan paham demokrasi yang dianggap jauh lebih baik dibanding sistem monarki absolut yang dijalankan oleh Perancis.

Kronologis Jalannya Revolusi Prancis

Sidang Etats Generaux

1. Sidang Etats Generaux (lembaga perwakilan) 

Karena mengalami krisis keuangan maka Raja Perancis pada waktu itu,  louis XVI berencana untuk memberlakukan pajak bagi kalangan bangsawan. Mereka menentang rencana tersebut dan mengusulkan pembentukan etat generaux. Pada tahun 1789  Louis XVI mulai menghidupkan kembali etat generaux yang selama ini di nonaktifkan. Lembaga ini difungsikan kembali sebagai lembaga perwakilan yang bertugas memutuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan upaya penyelamatan perekonomian Perancis.  Tetapi Lembaga ini kemudian dianggap oleh rakyat golongan III Tidak Efektif karena terlihat hanya sebagai badan yang memperjuangkan kepentingan golongan bangsawan dan gereja

2. Dibentuknya Assemble Nationale

Ketidakpuasan golongan III  terhadap  sistem pemungutan suara didalam Etats Generaux  yang lebih menguntungkan Golongan I dan  II menyebabkan mereka menarik diri keluar lembaga tersebut dan mendirikan lembaga perwakilan tandingan yang bernama asambel nationale.  Dengan pembentukan lembaga ini pada tanggal 20 Juni 1789 maka jalan menuju revolusi semakin terbuka lebar.

3. Penyerbuan Penjara Bastille.

Penyerbuan Penjara Bastille (Foto: History.com)

Pada tanggal 14 Juli, para pemberontak mengincar sejumlah besar senjata dan amunisi yang diyakini berada di benteng dan penjara Bastille, yang juga dianggap sebagai simbol kekuasaan monarki. Setelah beberapa jam pertempuran, benteng jatuh ke tangan pemberontak pada sore harinya. Meskipun terjadi gencatan senjata untuk mencegah pembantaian massal, Gubernur Marquis Bernard de Launay dipukuli, ditusuk, dan dipenggal, kepalanya diletakkan di ujung tombak dan diarak ke sekeliling kota.

Setelah kejatuhan Bastille, kemudian rakyat membentuk pemerintahan kota yang bernama pemerintah Commune Paris.

4. Pembentukan Dewan Nasional

Dewan Nasional kemudian terbentuk dengan nama Asamblee Nationale Constituante. Perwakilan Dewan Konstituante diantaranya, Mirabeau (bangsawan), Lafayette (bangsawan), dan Sieyes (kaum agama). Asamblee Nationale Constituante kemudian menyusunan deklarasi hak asasi manusia Prancis (1789-1791).

Pada tanggal 27 Agustus 1789, Dewan Konstituante mengumumkan Hak Asasi Manusia dan Warga (Declaration des Droits de l’homme et du Citoyen) sebagai dasar dari pemerintah baru. Pada tanggal 14 juli 1790 UUD Perancis disahkan. Dengan demikian pemerintahan Perancis berubah menjadi Monarki Konstituonal yang membatasi kekuasaan Raja.

(Foto: Eduscol)

Salah satu dokumen penting yang dihasilkan pada saat terjadi Revolusi Perancis adalah

“Pernyataan Hak-Hak Asasi Manusia danWarga” Hak-hak asasi manusia yang dianggap telah dimiliki manusia dan warga sejak lahir adalah sebagai berikut.

1. Hak atas kemerdekaan pribadi
2. Hak diperlakuan sama dengan hukum
3. Hak kebebasan bertempat tinggal
4. Hak atas milik pribadi
5. Hak atas keamanan pribadi
6. Hak untuk membela diri
7. Hak kebebasan menyatakan pendapat
8. Hak kebebasan memeluk agama.

Semenjak itu Prancis menjadi negara monarki konstitusional, dimana Louis XVI diharuskan untuk bersumpah serta untuk melaksanakan UUD tersebut.

5. Perpecahan Golongan Ketiga

Perpecahan Golongan Ketiga (1791 1792) setelah UUD selesai disahkan,  golongan ketiga mulai mengalami perpecahan. kelompok borjuis dalam golongan ketiga tetap mempertahankan bentuk monarki konstitusional Perancis.  Mereka bergabung dalam partai girodin, sedangkan kelompok rakyat jelata yang tergabung dalam partai montagne, memilih tuntutan radikal. Mereka menginginkan Prancis berbentuk republik. Persaingan antara keduanya berakhir dengan kemenangan montagne yang kemudian dilanjutkan dengan pembentukan pemerintah rakyat jelata yang bernama pemerintah konvensional

6. Pemerintahan Konvensi Nasional

Pemerintah Konvensi nasional (1792-1795) pemerintah Konvensi nasional ini dipimpin oleh Robespierre pada masa pemerintahannya Iya menjalankan pemerintahan teror dengan melakukan serangkaian pembunuhan massal terhadap orang-orang yang menentang revolusi. Banyak kaum bangsawan yang dibunuh karena alasan tersebut bahkan pada 21 Januari 1793 louis XVI di Gillotin(pancung) dihukum mati di  place de la Concorde Paris. selain itu harta pribadi milik kaum bangsawan dan milik gereja juga disita oleh pemerintah. Dalam upaya menghadapi ancaman dari luar berupa perang Koalisi Robespierre ia berusaha memobilisasi rakyat untuk menjadi tentara hingga terkumpul sekitar 6 juta Tentara.

Maximilien Robespierre, Jacobin, dan kediktatoran virtual oleh Komite Keamanan Publik selama Pemerintahan Teror dari tahun 1793 hingga 1794. Selama periode ini, antara 16.000 hingga 40.000 rakyat Perancis tewas. Setelah jatuhnya Jacobin dan pengeksekusian Robespierre, Direktori mengambilalih kendali negara pada 1795 hingga 1799, lalu ia digantikan oleh Konsulat di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte pada tahun 1799.

Pemerintah Directoire (1795-1799)  kaum bangsawan mulai memberikan reaksi terhadap pemerintahan teror robespierre kaum bangsawan di dalam partai Girodin lalu mengadakan pemberontakan terhadap pemerintah Convention pimpinan robespierre. Setelah pemerintah robespierre jatuh dan robespierre sendiri kemudian di guillotine come Geraldine lalu membentuk pemerintahan baru yang bernama directoire.  Pemerintah ini adalah pemerintah kolektif dengan kekuasaan eksekutif ada ditangan 5 orang direktur salah satu direktur pada pemerintahan ini adalah Napoleon Bonaparte yang namanya mulai terkenal sejak memperoleh kemenangan dalam perang koalisi 1 yang terjadi antara Prancis dan negara-negara monarki absolut Eropa seperti Austria dan prusia pada masa pemerintahan Konvensi nasional.

7. Pemerintahan Konsulat

Pemerintahan Konsulat (1799-1804) jalannya pemerintahan direktori Tidak Efektif mendorong Napoleon melakukan kudeta dengan membubarkan pemerintah directoire 1799 dan menggantikannya dengan pemerintahan yang baru bernama pemerintahan konsulat, dan Napoleon Bonaparte mengangkat dirinya menjadi konsul pertama.

8. Kekaisaran Perancis

Kekaisaran Prancis (1804-1815) dibubarkannya directoire oleh Napoleon menandakan berakhirnya revolusi Prancis siklus revolusi mulai mengalami titik balik setelah Napoleon Bonaparte kemudian mengangkat dirinya sebagai Kaisar Prancis yang dinobatkan oleh Paus Pius VII pada tahun 1804. Setelah penobatan tersebut maka Perancis kembali berbentuk monarki.

Dampak Revolusi Perancis

Bidang Politik

1. Undang-undang dijadikan sebagai kekuasaan tertinggi yang menjadikan pengawasan kekuasaan eksekutif.
2. Sistem pemerintahan Republik muncul sebagai sistem baru dalam pemerintahan
3. Paham demokrasi modern timbul secara lebih nyata
4. Berkembangnya Nasionalisme 
5. Menimbulkan ide untuk aksi-aksi revolusioner menentang  setiap kekuasaan Absolute

Bidang Ekonomi

1. Penghapusan sistem Feodalisme dan penguasana tanah
2. Petani memiliki hak milik tanah dan lahan pertanian
3. Penghapusan gilda (Perkumpulan dari pengusaha yang mendapat monopoli dan perlindungan usaha dari pemerintah) karena bertentangan dengan suasana liberalisme
4. Industrialisasi 

Bidang Sosial

1. Terbentuknya tatanan sosial baru
2. Monopoli pendidikan oleh kaum bangsawan dihapuskan dan pendidikan dapat dirasakan oleh setiap golongan masyarakat karena Feodalisme telah ditumpas.
3. Terbentuknya kode Napoleon yang merupakan hasil dari upaya Napoleon untuk melakukan penyeragaman hukum di Perancis, Kode Napoleon ini kemudian digunakan oleh beberapa negara sebagai produk hukum mereka seperti Belanda. Jepang dan Republik Turki pada masa Mustafa Kemal Atartuk.

Share this post