HMI Pada Masa Revolusi Indonesia

Manuver PKI memanfaatkan Bung Karno tampak semakin lihai. Puncaknya adalah pada saat Bung Karno menganugerahkan Bintang Maha Putera Kelas III kepada D.N Aidit selaku Ketua CC PKI pada 13 September 1965 sebagai contoh kepahlawanan dan keteladanan dalam hal kepemimpinan politik, dan itu terjadi hanya dua minggu sebelum peristiwa berdarah Gerakan 30 September. 

Sebelumnya Bung Karno dalam pidatonya pada 23 Mei 1965 yang pernyataannya ditafsirkan bahwa Bung Karno mendukung dan melindung PKI, membuat kelompok-kelompok anti komunis semakin cemas. Pada 29 September 1965, D.N Aidit dalam satu pertemuan besar dalam rangka kongres CGMI di Istora Senayan, dengan lantang dan sombong Aidit menuntut pembubaran HMI yang “anti-Manipol dan kontra revolusi”, tidak progresif revolusioner, onderbouw Masyumi, dan lainnya. “Kalau tidak bisa bubarkan HMI lebih baik pakai sarung.”

Pada malam itu juga, Bung Karno dengan tegas menjawab dalam sambutannya yang berapi-api “HMI bukan kontrarevolusi. Siapa saja yang kontrarevolusi termasuk CGMI akan saya bubarkan.”

Kemudian pada 10 Maret 1965, dalam ceramahnya di hadapan kader kursus Tavip Permusyawaratan Pelajar Indonesia (PPI), Aidit menyatakan bahwa HMI seharusnya sudah lama bubar bersama dengan Masyumi. Lima hari kemudian, Aidit juga memberi ‘label’ terhadap HMI dengan cap kontrarevolusioner. 

Peristiwa lainnya yang terkait dengan provokasi pembubaran HMI adalah dikeluarkannya HMI dari Perserikatan Perhimpunan-Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PPMI) pada 21 Oktober 1964. Sebelumnya Prof. Utrecht menetapkan HMI sebagai organisasi terlarang di Fakultas Hukum Universitas Negeri Brawijaya cabang Jember (12 Mei 1964).

Peristiwa Utrecht ini mengakibatkan keluarnya Inpres No. 08 Thn. 1964, yang memerintahkan agar Menteri PTIP segera memindahkan Drs. Utrecht, S.H., Drs. Sudarpo, dan Drs. Amir Hamzah Wiryosukarto, dari lingkungan Universitas Negeri Brawijaya cabang Jember. Selain itu, agar Menteri Koordinator Kompartemen Perhubungan dengan Rakyat/Ketua Panitia Pembina Jiwa Revolusi dengan dibantu Sekretaris Umum Musyawarah Pembantu Pimpinan Nasional mengambil langkah-langkah menertibkan organisasi HMI, “agar organisasi tersebut bersih dari unsur-unsur yang dapat menghambat jalannya revolusi dan menjadi alat revolusi yang progresif revolusioner”.

Meski demikian, hal seperti itu tidak dapat menjamin bahwa HMI tidak diserang oleh mereka yang tidak menghendaki eksistensinya. Sebaliknya, mereka yang HMI-phobia menggunakan segi-segi kelemahan Inpres itu untuk melancarkan serangan terhadap HMI sehingga timbullah aksi-aksi pengganyangan HMI oleh perguruan tinggi di setiap penjuru kota.

Pada Agustus 1964, MMI mengeluarkan instruksi agar seluruh Dewan Mahasiswa dan surat-surat mahasiswa harus dibersihkan dari unsur-unsur HMI. Demikian pula Front Pemuda untuk menutup pintu rapat-rapat terhadap ormas-ormas Islam, termasuk HMI, PPI, Pemuda Muhammadiyah, dan lainnya.

Agitasi-agitasi lainnya juga terjadi di berbagai daerah. Misalnya, onderbouw PKI seperti Germindo, Pemuda Indonesia, CGMI, Lekra, Pemuda Rakyat, Lesbi, dan PGRI Non-Vaks Sentral menuntut Pantja Tunggal Lampung untuk membatalkan rencana Musyawarah HMI se-Sumatera di Tanjungkarang dengan alasan pada hakikatnya merupakan konsolidasi kekuatan reaksioner kontra revolusi untuk menyusun basis di Lampung (Oktober 1964).

Di Malang, pada Maret 1965, rapat umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) “Maju Tak Gentar” yang banyak dihadiri oleh aktivis CGMI, Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI) Pemuda Rakyat, dan Pemuda Marhaenis berubah menjadi ajang yel-yel menghujat HMI yang pada saat yang sama sedang melangsungkan acara halalbihalal. 

Permintaan aktivis HMI kepada panitia rapat umum agar menghentikan yel-yel mereka malah ditanggapi dengan teriakan “ganyang HMI” yang semakin membahana. Umat Islam di Malang yang mendengar kejadian itu marah dan segera membanjiri sekitar lokasi rapat umum untuk membubarkan rapat itu. Dengan menggemakan takbir Allahu Akbar, mereka berbondong-bondong merusak kantor organisasi yang berafiliasi dengan PKI di Malang. Namun, kantor PKI dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) terhindar dari kerusakan parah dikarenakan penjagaan yang ketat oleh aparat-aparat negara.

13 September 1965, Generasi Muda Islam mengadakan demonstrasi di depan Kotrar, Merdeka Barat dalam rangka solidaritas terhadap HMI. Salah satu spanduk yang dipasang berbunyi “Langkahi Mayatku Sebelum Ganyang HMI”. Sedangkan di Universitas Indonesia, Fahmi Idris berhasil menurunkan seorang pemimpin mahasiswa dari podium yang berpidato mengganyang HMI.

Tuntutan pembubaran HMI oleh PKI adalah “agitasi politik terhebat” yang dilakukan front kiri, mengingat D.N Aidit menyerukan kepada CGMI, jika mereka tidak dapat membubarkan HMI pada akhir tahun, ia akan menghadiahkan mereka sarung dalam HUT PKI ke-50, yang dirayakan besar-besaran pada 1965. Tentu saja hal ini membuat para aktivis organisasi Islam merasa tercekam. Apalagi jika PKI menggerakkan massanya untuk melakukan perusakan dan serangkaian tindakan fatal lainnya.

Penulis: Anggoro Prasetyo - Mahasiswa Sejarah Universitas Indonesia

Sumber:

Alfian, M. Alfan. 2013. HMI 1963—1966: Menegakkan Pancasila di Tengah Prahara. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Karim, Muhammad Rusli.1997. HMI MPO dalam Kemelut Modernisasi Politik di Indonesia. Bandung: Penerbit Mizan.

Moeljanto, D.S dan Ismail, Taufiq. 1995. Prahara Budaya: Kilas Balik Ofensif Lekra/PKI dkk. (Kumpulan Dokumen Pergolakan Sejarah). Bandung: Penerbit Mizan & HU Republika.

Share this post